Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-lawmakers-need-to-re-examine-the-boundaries-of-bontang-city

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

literasihukum.com/en/restructuring-the-independence-of-bi-ojk-and-lps-a-new-idea-of-monetary-constitutionalism

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Opini • 19 Jul 2025

Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?

literasihukum.com/en/is-it-obligatory-to-prove-malicious-intent-mens-rea-in-article-2-of-the-anti-corruption-law

Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipikor

Opini • 08 Nov 2025

Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan

literasihukum.com/en/testing-indonesias-recognition-of-israel-a-review-of-constitutional-political-and-humanitarian-aspects

Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan

literasihukum.com/en/veto-right-definition-legal-basis-types-case-examples-advantages-disadvantages

Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/en/non-derogable-rights-in-indonesia-between-constitutional-guarantees-and-the-political-reality-of-power

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/en/a-disastrous-cooperation-agreement-contents-of-the-clause-on-confidentiality-of-events-in-the-implementation-of-free-nutritious-meals

Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/en/the-speaker-of-the-house-received-a-study-from-commission-iii-regarding-allegations-of-abuse-of-authority-by-constitutional-court-judges

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Opini • 29 Apr 2026

Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI

literasihukum.com/en/kecelakaan-kereta-api-bekasi-tanggung-jawab-hukum-kai

Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/en/lbh-pers-states-minister-amrans-lawsuit-against-tempo-is-odd-and-ignores-the-press-law

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).