Search Results: hukum tetangga ribut malam

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

literasihukum.com/peraturan/14127/perubahan-atas-peraturan-bupati-hulu-sungai-utara-nomor-11-tahun-2024-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-dan-insentif-ketua-rukun-tetangga

…Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)

literasihukum.com/peraturan/6879/perubahan-atas-peraturan-walikota-nomor-12-tahun-2023-tentang-pelaksanaan-gotong-royong-tingkat-kota-gotong-royong-tingkat-kecamatan-gotong-royong-mandiri-tingkat-rukun-tetangga-rt-rukun-warga-rw

…Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

literasihukum.com/peraturan/5795/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-rukun-tetangga-dan-rukun-warga

…rbup) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 27 · Tahun 2009

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

literasihukum.com/peraturan/13172/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-dan-buku-administrasi-rukun-warga-dan-rukun-tetangga

…2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Berita • 30 Apr 2024

Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik

news.literasihukum.com/en/debt-collection-services-tips-for-choosing-the-best

Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?

Berita • 28 Feb 2025

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia

news.literasihukum.com/en/the-faculty-of-law-of-upn-veteran-east-java-and-uitm-malaysia-held-an-international-guest-lecture-discussing-indonesian-malaysian-construction-contracts

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.

Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/en/from-caveat-emptor-to-caveat-venditor-in-the-indonesian-pdp-law

…caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia