Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

…tasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 80 · Tahun 2023

Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/18041/peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 21 Apr 2025

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

literasihukum.com/peraturan/8625/pedoman-penyelenggaraan-bantuan-hukum-dan-penyaluran-dana-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin

…ati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Berita • 06 Mar 2026

Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan

news.literasihukum.com/en/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…

Berita • 06 May 2026

Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar

news.literasihukum.com/en/proyek-jalan-sumut-disorot-kpk-kembangkan-kasus-korupsi-besar

KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025 • 16 Sep 2025

Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer