Opini • 12 Oct 2024

Legal Opinion - HKI Desain Industri

literasihukum.com/en/legal-opinion-industrial-design-ip

…Menurut Hukum Desain Industri Indonesia; Hukumonline.com; Jakarta; 2008. - Agus Sachari, Paradigma Desain di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986). - Budi Agu...

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

literasihukum.com/en/analyzing-the-food-self-sufficiency-roadmap-of-the-prabowo-gibran-administration

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/en/reckless-legislation-authoritarianism-cloaked-in-law

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/en/fast-track-legislation-its-impact-on-the-principle-of-meaningful-participation-in-indonesian-lawmaking

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Opini • 30 Dec 2025

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

literasihukum.com/en/reverse-criminalization-a-threat-to-crime-reporters-in-indonesia

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Materi Hukum • 23 Mar 2024

Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-authority-of-the-constitutional-court-safeguarding-the-indonesian-constitution

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/en/state-owned-enterprise-losses-are-not-state-losses-a-new-threat-to-corruption-eradication-post-law-no-1-of-2025

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Berita • 08 Jan 2026

Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-criminal-justice-the-dynamics-of-one-week-implementing-the-national-criminal-code

…lisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Opini • 19 Oct 2025

Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?

literasihukum.com/en/foreign-worker-permits-eliminated-by-the-job-creation-law-a-serious-threat-to-local-workers

UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

literasihukum.com/en/criminalization-of-business-decisions-lessons-from-the-case-of-ira-puspadewi-and-the-dilemma-of-soe-directors

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur