Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 22 Feb 2024

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi

literasihukum.com/en/the-relationship-of-authority-between-the-central-government-and-provincial-regional-governments

…ah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...

Opini • 18 Apr 2024

Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu

literasihukum.com/en/the-dark-alley-of-electoral-political-reality-weighing-the-balance-of-election-law-enforcement

Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Opini • 09 Apr 2023

Minimnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)

literasihukum.com/en/the-lack-of-environmental-protection-and-public-welfare-in-law-number-3-of-2020-the-mineral-and-coal-mining-law

Literasi Hukum - Artikel ini membahas minimnya perlindungan lingkungan hidup, kontroversi dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200...

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

…kan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/en/implications-of-the-constitutional-court-decision-135puu-xxii2024-separate-elections-disputes-and-term-extensions

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 13 Feb 2024

Paradigma Yuristokrasi

literasihukum.com/en/juristocracy-paradigm

Paradigma yuristokrasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses peradilan dan keadilan, dengan merendahkan peran masyarakat umum.

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

literasihukum.com/en/the-noken-system-in-papua-harmony-of-tradition-and-modern-democratic-principles

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/en/the-united-states-announces-withdrawal-from-66-international-organizations-and-un-entities-participation-and-funding-terminated

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya

literasihukum.com/en/the-israeli-palestinian-conflict-an-international-law-perspective-and-indonesias-role-in-addressing-it

Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut