Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/en/12-vat-a-downpour-of-levies-amidst-peoples-economic-hardship

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Opini • 14 Aug 2023

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara

literasihukum.com/en/the-general-principles-of-good-governance-in-state-administrative-law

Literasi Hukum - Menjelajahi konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi negara. Pelajari fungsi dan macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta bagaimana impleme...

Opini • 22 Jun 2024

Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!

literasihukum.com/en/the-transition-to-electronic-land-certificates-the-government-must-be-wise-and-not-make-things-difficult-for-the-people

Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik

Opini • 17 Feb 2024

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

literasihukum.com/en/unlawful-acts-by-public-officials

Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Materi Hukum • 29 Feb 2024

Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa

literasihukum.com/en/special-region-state-recognition-of-special-autonomous-regional-government-units

Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.

Opini • 29 Dec 2023

Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?

literasihukum.com/en/rights-of-persons-with-disabilities-are-local-government-responsible

Literasi Hukum - Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD)...

Materi Hukum • 25 Feb 2024

Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan

literasihukum.com/en/the-implementation-of-discretion-in-governance

Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Opini • 15 Mar 2026

Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis

literasihukum.com/en/when-criticism-and-defense-are-both-claimed-as-democratic

…apa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

news.literasihukum.com/en/analysis-of-the-178-demands-a-real-test-for-the-government-and-dprs-legal-commitment

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.