Opini • 21 Mar 2023

Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak

literasihukum.com/en/understanding-military-criminal-law-cases-of-tni-members-possessing-and-storing-munitions-and-explosives

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kasus melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Ind...

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berita • 01 Jan 2026

Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara

news.literasihukum.com/en/prada-lucky-case-verdict-22-indonesian-army-soldiers-dismissed-and-imprisoned

Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

literasihukum.com/en/the-politicization-of-the-military-collaboration-between-the-indonesian-national-armed-forces-and-the-attorney-generals-office

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 12 May 2026

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

literasihukum.com/en/kasus-andrie-yunus-reformasi-peradilan-militer

…sdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

literasihukum.com/en/concerning-the-authority-of-tni-cyber-patrols-in-the-realm-of-law-enforcement

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

literasihukum.com/en/military-in-cyberspace-strategic-move-or-threat-to-digital-freedom

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.