Legal Materials - Feb 28, 2024

Asset Forfeiture in Corruption Crime through Criminal and Civil Proceedings

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Opinion - Sep 15, 2025

RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi

literasihukum.com/en/the-asset-forfeiture-bill-a-new-hope-against-corruption

RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?

Regulations Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 26 · Tahun 1960 - June 09, 1960

Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960

literasihukum.com/peraturan/15807/perubahan-pasal-27-dan-pasal-28-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-sebagaimana-telah-diubah-dan-dithambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1960

…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Article 27 Dan Article 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…

Regulations Peraturan Pemerintah (PP) · No. 223 · Tahun 1961 • 06 Sep 1961

Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

literasihukum.com/peraturan/15570/pedoman-pelaksanaan-pasal-4-dan-pasal-5-undang-undang-nomor-3-prp-tahun-1960-tentang-penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warganegara-belanda

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Article 4 Dan Article 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

Opinion - Sep 04, 2025

Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit

literasihukum.com/en/impoverishing-corruptors-doesnt-require-waiting-for-the-dpr-why-a-perppu-on-asset-forfeiture-must-be-issued-immediately

Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi

News - Feb 24, 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-compiles-an-academic-paper-for-the-bill-on-asset-forfeiture

DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Regulations Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014

PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Legal Dictionary

Tindak pidana perampasan

literasihukum.com/kamus-hukum/693/tindak-pidana-perampasan

Criminal offense perampasan Prohibited and punishable acts related to perampasan, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Example: The defendant was charged with a criminal offense perampasan berdasarkan alat bukti yang diaj…

Regulations Supreme Court Regulation - No. 1 - Year 2020 - Jul 08, 2026

Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law

literasihukum.com/regulations/14395/guidelines-for-criminalizing-article-2-and-article-3-of-the-law-eradicating-criminal-corruption

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Article 2 dan Article 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Regulations Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Article-Article Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah