Showing 110 of 200 results · ~299ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Penghasutan
literasihukum.com/kamus-hukum/2232/penghasutan
Penghasutan Penghasutan adalah tindak pidana terkait penghasutan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur penghasutan telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 26 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960
Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960
literasihukum.com/peraturan/15807/perubahan-pasal-27-dan-pasal-28-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-sebagaimana-telah-diubah-dan-dithambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1960
…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 223 · Tahun 1961 • 06 Sep 1961
Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
literasihukum.com/peraturan/15570/pedoman-pelaksanaan-pasal-4-dan-pasal-5-undang-undang-nomor-3-prp-tahun-1960-tentang-penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warganegara-belanda
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014
PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Opini • 13 Apr 2026
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
literasihukum.com/en/is-calling-for-a-demonstration-a-crime-due-to-incitement
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 84 · Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16024/pengubahan-pasal-pasal-16-dan-19-undang-undang-pokok-bank-indonesia-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Berita • 06 Mar 2026
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025
news.literasihukum.com/en/central-jakarta-district-court-acquits-delpedro-marhaen-in-the-2025-demonstration-incitement-case
Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.
Berita • 01 Mar 2026
Amnesty: Tuntutan 2 Tahun Delpedro Marhaen Perkuat Pembungkaman Kritik
news.literasihukum.com/en/amnesty-delpedro-marhaens-2-year-sentence-strengthens-the-silencing-of-criticism
…ernational Indonesia kritik tuntutan 2 tahun penjara Delpedro Marhaen dkk. terkait dugaan penghasutan, sebut kriminalisasi kritik dan
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.