Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia

literasihukum.com/en/the-collapse-of-the-rule-of-law-and-democracy-global-lessons-and-challenges-in-indonesia

…an demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.

Materi Hukum • 23 Mar 2024

Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-authority-of-the-constitutional-court-safeguarding-the-indonesian-constitution

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/en/perpol-10-year-2025-administrative-policy-or-constitutional-issue

…ormal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Materi Hukum • 24 Jun 2024

Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan

literasihukum.com/en/the-historicity-of-the-constitutional-court-the-idea-of-judicial-independence

Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014 • 03 Nov 2014

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

literasihukum.com/peraturan/12509/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-bukan-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indragiri-hilir

…iri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2017 • 29 Sep 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/499/pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pada-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-toraja-utara

…raja utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2018 • 27 Sep 2018

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2372/pedoman-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-dilingkungan-pemerintah-kabupaten-bone

…ne Nomor 76 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2018 • 07 Nov 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3248/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-22-tahun-2018-tentang-tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-barru

…HAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU