Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
396
1 active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 361–380 of 396 documents.
Page 19 of 20
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 20 Year 1968
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu
Legal identity
No. 20 • Year 1968
Place
Jakarta
Date
05 Jul 1968
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 11 Year 1967
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
Legal identity
No. 11 • Year 1967
Place
Jakarta
Date
19 Sep 1967
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 14 Year 1965
Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
Legal identity
No. 14 • Year 1965
Place
Jakarta
Date
01 Apr 1965
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 50 Year 1963
Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan undang-undang Penyerahan pemerintahan umum
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan undang-undang Penyerahan pemerintahan umum
Legal identity
No. 50 • Year 1963
Place
Jakarta
Date
25 Sep 1963
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 17 Year 1963
Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
Legal identity
No. 17 • Year 1963
Place
Jakarta
Date
26 Apr 1963
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 223 Year 1961
Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
Legal identity
No. 223 • Year 1961
Place
Jakarta
Date
06 Sep 1961
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 5 Year 1961
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Menge...
Legal identity
No. 5 • Year 1961
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 12 Year 1961
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Me...
Legal identity
No. 12 • Year 1961
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 232 Year 1961
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 PRP. Tahun 1960 Tentang Dewan Perusahaan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 232 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 PRP. Tahun 1960 Tentang Dewan Perusahaan
Legal identity
No. 232 • Year 1961
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 20 Year 1960
Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
Legal identity
No. 20 • Year 1960
Place
Jakarta
Date
13 Apr 1960
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 11 Year 1960
Penegasan Mulainya Berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rekyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penegasan Mulainya Berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rekyat Tiongkok...
Legal identity
No. 11 • Year 1960
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 24 Year 1959
Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1959)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1959)
Legal identity
No. 24 • Year 1959
Place
Jakarta
Date
26 Jun 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 25 Year 1959
Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Legal identity
No. 25 • Year 1959
Place
Jakarta
Date
26 Jun 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 44 Year 1959
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1959 (Lembaran Negara No. 2 Tahun 1959) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Dewan Perancang Nasional
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1959 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1959 (Lembaran Negara No. 2 Tahun 1959) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Dewan Perancang Nasional
Legal identity
No. 44 • Year 1959
Place
Jakarta
Date
28 Sep 1959
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 1 Year 1959
Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional
Legal identity
No. 1 • Year 1959
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 2 Year 1959
Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958)
Legal identity
No. 2 • Year 1959
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 20 Year 1959
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, Lembara...
Legal identity
No. 20 • Year 1959
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 21 Year 1958
Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)
Legal identity
No. 21 • Year 1958
Place
Jakarta
Date
02 Apr 1958
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 54 Year 1958
Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau
Legal identity
No. 54 • Year 1958
Place
Jakarta
Date
17 Sep 1957
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 4 Year 1958
Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lemb...
Legal identity
No. 4 • Year 1958
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta