Outsourcing Tak Dihapus, Hanya Dipangkas: Catatan Kecil 1…

Outsourcing Tak Dihapus, Hanya Dipangkas: Catatan Kecil 1 Mei

M. Mustofah Bisri

Internship

04 Mei 2026 · 06:00 04 Mei 2026 06:00 WIB 6 menit waktu baca 6 menit 8 dibaca

Permenaker 7/2026 batasi outsourcing 6 bidang. Tapi definisi penunjang operasional multitafsir dan sanksi bertahap lemahkan perlindungan buruh.

Ilustrasi pekerja outsourcing di tengah ketegangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hukum. (Sumber: AI ChatGPT, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Artikel pada kanal Ruang Publik merupakan tulisan/opini dari kontributor. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mewakili pandangan redaksi. Redaksi dapat melakukan kurasi dan penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi.

Kirim Artikel Pedoman Penulis

Daftar Isi

Enam Bidang Pekerjaan yang Diizinkan untuk Outsourcing
Definisi Penunjang Operasional sebagai Lubang Hitam Regulasi
Sanksi Bertahap antara Edukasi Perusahaan dan Pengabaian Hak Buruh
Hari Buruh sebagai Panggung Politik, Problem Simbolisme tanpa Substansi
Tidak Ada Mekanisme Transisi untuk Pekerja yang Terdampak

Bagian 2/3: Enam Bidang Pekerjaan yang Diizinkan untuk Outsourcing

Enam Bidang Pekerjaan yang Diizinkan untuk Outsourcing

Sebelum masuk pada kritik substantif, penting untuk mencermati secara utuh enam bidang pekerjaan yang oleh pemerintah dinilai layak untuk dialihdayakan. Pasal 3 ayat (1) Permenaker 7/2026 menyebutkan bahwa pekerjaan alih daya hanya diperbolehkan pada jenis pekerjaan sebagai berikut:

Layanan kebersihan
Penyediaan makanan dan minuman
Pengamanan
Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja
Layanan penunjang operasional. Frasa ini menjadi yang paling problematis sebagaimana akan dibahas kemudian.
Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Secara tekstual, keenam bidang ini terlihat spesifik. Namun, semakin dalam kita membaca, semakin terlihat celah yang menganga terutama pada bidang kelima dan keenam yang menggunakan kata "penunjang".

Definisi Penunjang Operasional sebagai Lubang Hitam Regulasi

Salah satu substansi paling krusial dalam Permenaker 7/2026 adalah penetapan enam bidang pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Di antara keenam bidang tersebut, frasa layanan penunjang operasional pada nomor 5 dan pekerjaan penunjang di sektor tambang dan energi pada nomor 6 adalah yang paling problematis dari perspektif kepastian hukum.

Dalam ilmu hukum, asas lex certa atau hukum harus jelas menuntut bahwa setiap definisi dalam regulasi harus dapat diinterpretasikan secara pasti dan tidak membuka ruang multitafsir. Asas ini merupakan bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3] Frasa penunjang operasional tidak memenuhi asas ini. Secara harfiah, hampir semua aktivitas dalam suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai penunjang jika dilihat dari perspektif tertentu. Administrasi perkantoran, logistik, pengendalian mutu, hingga perawatan mesin dapat diklaim sebagai penunjang operasional.

Celakanya, Permenaker ini tidak dilengkapi dengan lampiran atau petunjuk teknis yang menguraikan secara limitatif apa saja yang tidak termasuk dalam kategori penunjang operasional. Akibatnya, interpretasi diserahkan kepada perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan. Agar regulasi ini memiliki daya guna, pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Bersama Menteri atau Surat Edaran yang secara eksplisit mencantumkan negative list atau daftar negatif, yaitu jenis jenis pekerjaan yang dilarang keras untuk dialihdayakan.

Referensi

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279. ↩︎
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. ↩︎
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ↩︎
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856. ↩︎
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801. ↩︎