Lebih dari Program Sosial

Yang membuat MBG menarik bukan hanya dimensi konstitusionalnya, melainkan juga kemungkinan ekonominya. Program ini berpotensi menjadi jembatan antara kebijakan sosial dan ekonomi kerakyatan. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, MBG tidak hanya mengenyangkan penerima manfaat, tetapi juga menciptakan permintaan yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM pangan di daerah.

Di sini negara sesungguhnya memiliki kesempatan langka untuk membuat anggaran bekerja dua arah sekaligus. Satu sisi menyasar pemenuhan hak gizi. Sisi lain menghidupkan produksi lokal. Uang negara tidak berhenti sebagai belanja konsumsi, tetapi berputar menjadi tenaga bagi ekonomi desa, pasar tradisional, dan usaha kecil yang selama ini justru paling rentan tersisih dari rantai pasok besar. Bila skema ini dijalankan secara konsisten, MBG dapat menjadi contoh bahwa kebijakan sosial tidak harus pasif, tetapi bisa sekaligus produktif.

Namun di titik inilah kewaspadaan harus diletakkan. Program yang besar selalu mengundang dua kemungkinan. Ia bisa menjadi alat pemerataan yang efektif, tetapi juga bisa tergelincir menjadi proyek birokrasi yang sibuk pada angka penyaluran dan serapan anggaran. Risiko itu tidak kecil. Tanpa pengawasan yang kuat, pengadaan bahan baku dapat dikuasai kelompok tertentu, pemasok lokal hanya dijadikan pelengkap formalitas, dan standar gizi berubah menjadi urusan administratif yang kehilangan substansi.

Maka, pertanyaan yang harus terus diajukan bukan hanya berapa banyak makanan dibagikan, tetapi siapa yang menikmati perputaran ekonominya, siapa yang memperoleh akses memasok, bagaimana kualitas pangan dijaga, dan apakah status gizi anak benar-benar membaik. Di situlah ukuran keberhasilan sesungguhnya. Program publik tidak boleh dinilai dari kemeriahannya, tetapi dari dampaknya yang nyata dan terukur.

Jangan Dibiarkan Melenceng

Karena itu, MBG harus dijaga agar tidak berubah menjadi proyek yang besar secara politik, tetapi rapuh secara tata kelola. Transparansi pengadaan, keterbukaan data pemasok, standar higienitas yang ketat, dan evaluasi berkala atas hasil program harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengawasan publik juga mutlak diperlukan agar kebijakan ini tidak diselewengkan menjadi ruang baru bagi rente di tingkat lokal.

Dukungan terhadap MBG tetap penting, tetapi dukungan yang dewasa tidak pernah bersifat membabi buta. Kebijakan yang menyangkut hak dasar warga justru harus dikawal lebih keras, sebab di sanalah letak tanggung jawab negara diuji. Apresiasi perlu diberikan ketika negara bergerak ke arah yang benar, tetapi apresiasi itu tidak boleh membuat kritik menjadi sunyi. Program sebesar ini hanya akan punya arti jika tetap setia pada tujuannya, yakni melindungi anak, memperbaiki kualitas generasi mendatang, dan menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.

MBG, dengan demikian, bukan sekadar soal makan gratis. Ia adalah soal keberanian negara untuk hadir secara nyata, sekaligus soal kemampuan negara menjaga agar kehadiran itu tidak melenceng. Dari sana, publik dapat menilai apakah negara benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya kembali memproduksi kebijakan besar yang terdengar mulia, tetapi meninggalkan manfaat yang kecil.