2. Hak Menolak Tindakan Medis — Termasuk Operasi, Tanpa Harus Menjelaskan Alasan

Ini hak yang paling sering diabaikan dan paling dramatis konsekuensinya jika dilanggar. Tidak ada tindakan medis yang boleh dilakukan terhadap tubuh Anda tanpa persetujuan Anda yang didasarkan pada pemahaman yang memadai.

Prinsip ini — yang dalam terminologi hukum disebut informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran — diatur dalam Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023: setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan harus mendapat persetujuan. Secara teknis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mewajibkan dokter memberikan penjelasan sebelum pasien menandatangani formulir persetujuan.

Artinya: formulir yang Anda tandatangani sebelum operasi bukan formalitas administratif. Ia adalah persetujuan hukum yang hanya sah apabila Anda sudah mendapat penjelasan yang cukup dan menandatanganinya secara sukarela tanpa paksaan.

Sebaliknya, Pasal 276 angka 4 UU 17/2023 menegaskan hak pasien untuk menolak tindakan medis — kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Di luar situasi darurat kesehatan publik itu, tubuh Anda berada di bawah otoritas Anda sendiri, bukan otoritas dokter atau rumah sakit.

Susilo, Suryono, dan Makbul dalam "Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik" (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2025) menegaskan bahwa penandatanganan formulir tanpa penjelasan yang memadai secara hukum tidak memenuhi syarat persetujuan yang sah — dan tindakan medis yang dilakukan berdasarkan persetujuan semacam itu berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap otonomi pasien.