Search Results: aturan lowongan kerja Kemnaker

Materi Hukum • 07 May 2026

Syarat Lowongan Kerja yang Diskriminatif? Ini Penjelasan Aturan Kemnaker

literasihukum.com/en/syarat-lowongan-kerja-yang-diskriminatif-ini-penjelasan-aturan-kemnaker

Syarat lowongan kerja seperti batas usia, good looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 57 · Tahun 2023 • 25 Sep 2023

Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

literasihukum.com/peraturan/18290/wajib-lapor-lowongan-pekerjaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Berita • 18 Feb 2023

Literasi Hukum Indonesia Merilis Layanan Informasi Loker Hukum

news.literasihukum.com/en/indonesian-legal-literacy-releases-legal-job-information-service

Literasi Hukum - Sulitnya para lulusan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diatasi. Padahal, di sisi lain, banyak perus...

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1956 • 08 Sep 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

literasihukum.com/peraturan/16763/pengubahan-aturan-bea-meterai-1921-zegelverordening-1921

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1959 • 26 Sep 1959

Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

literasihukum.com/peraturan/15722/pengubahan-dan-tambahan-aturan-bea-meterai-1921

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1964 • 25 Nov 1964

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921

literasihukum.com/peraturan/16893/perubahan-dan-tambahan-ordonansi-aturan-bea-meterai-1921

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

literasihukum.com/peraturan/16585/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukum-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-1948-no-141

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

literasihukum.com/peraturan/15939/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-1948-nomor-141

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17010/penetapan-undang-undang-darurat-no-25-tahun-1951-lembaran-negara-no-122-tahun-1951-untuk-memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no141-sebagai-undang-undang

…. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang