Search Results: Pejabat Publik

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2019

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat

literasihukum.com/peraturan/13055/perjalanan-dinas-dalam-daerah-luar-daerah-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pejabat-pejabat-eselon-pejabat-yang-disetarakan-dengan-pejabat-eselon-dan-pegawai-negeri-sipil-serta-pegawai-tidak-tetap-kabupaten-muna-barat

…019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 63 · Tahun 2022

FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8490/fasilitasi-penyelenggaraan-persemayamanpelepasan-dan-pemakaman-jenazah-pejabat-mantan-pejabat-dan-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros

…ahun 2022 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang

…tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indo…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil

…tikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025

Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas

literasihukum.com/peraturan/11200/pedoman-penunjukan-pejabat-pelaksana-harian-atau-pejabat-pelaksana-tugas

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2021

Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

literasihukum.com/peraturan/13812/perjalanan-dinas-jabatan-bagi-pejabat-negara-pejabat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara

…up) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 82 · Tahun 2020

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9266/pedoman-penyelenggaraan-forum-konsultasi-publik-di-lingkungan-unit-penyelenggara-pelayanan-publik-pemerintah-kabupaten-maros

…bup) Kabupaten Maros Nomor 82 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Kamus Hukum

Pelayanan Publik

literasihukum.com/kamus-hukum/870/pelayanan-publik

Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pelayanan publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat pelayanan publik melalui mekanisme yang tersedia. | Pelayanan p…

Materi Hukum • 25 Feb 2024

Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan

literasihukum.com/en/the-implementation-of-discretion-in-governance

Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Opini • 09 Feb 2024

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi

literasihukum.com/en/state-administrative-court-decision-as-an-object-of-administrative-justice

Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.