← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2004 05 Okt 2004 17:00:00 WIB

054/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Yislam Alwini, dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

—

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Yislam Alwini, dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	054/PUU-II/2004
Jenis perkara	PUU
Nomor	54
Tahun	2004
Tanggal	05 Okt 2004
Waktu	17:00:00 WIB
Diunduh	234,154
Tanggal Str	05 Oktober 2004
Waktu Str	17:00 WIB
No Perkara	054/PUU-II/2004
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon	Yislam Alwini, dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	-
Kata Kunci	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;
File Pendukung	Klik Disini
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/056-PUU_II-2004.pdf
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 (05 Okt 2004)

Referensi singkat

054/PUU-II/2004

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 054/PUU-II/2004

Tanggal putusan 05 Okt 2004

Pemohon Yislam Alwini, dkk

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →