Database Putusan MK

PUU Tahun 2009 14 Apr 2009 17:00:00 WIB

15/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewa...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Ditarik Kembali

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditarik Kembali

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; H.M. Warsit; Ketua DPRD Kabupaten Blora; Penarikan permohonan

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	15/PUU-VII/2009
Jenis perkara	PUU
Nomor	15
Tahun	2009
Tanggal	14 Apr 2009
Waktu	17:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Ditarik Kembali
Diunduh	231,177
Tanggal Str	14 April 2009
Waktu Str	17:00 WIB
No Perkara	15/PUU-VII/2009
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon	Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan	Ditarik Kembali
Kata Kunci	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; H.M. Warsit; Ketua DPRD Kabupaten Blora; Penarikan permohonan
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VII/2009 (14 Apr 2009)

Referensi singkat

15/PUU-VII/2009

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 15/PUU-VII/2009

Tanggal putusan 14 Apr 2009

Pemohon Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →