Database Putusan MK

PUU Tahun 2009 09 Feb 2010 07:00:00 WIB

122/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradila...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ga...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

derden verzet; UU PTUN; Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (5); verzet; perlawananan pihak ketiga; Gugatan perlawanan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Peradilan Tata Usaha Negara; Sertifikat; PENDAFTARAN TANAH; Hukum Acara Perdata; Kreditur; eigenar; bezitter; hAK VERZET

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	122/PUU-VII/2009
Jenis perkara	PUU
Nomor	122
Tahun	2009
Tanggal	09 Feb 2010
Waktu	07:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,697
Tanggal Str	09 Februari 2010
Waktu Str	07:00 WIB
No Perkara	122/PUU-VII/2009
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pemohon	Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	derden verzet; UU PTUN; Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (5); verzet; perlawananan pihak ketiga; Gugatan perlawanan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Peradilan Tata Usaha Negara; Sertifikat; PENDAFTARAN TANAH; Hukum Acara Perdata; Kreditur; eigenar; bezitter; hAK VERZET
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009 (09 Feb 2010)

Referensi singkat

122/PUU-VII/2009

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 122/PUU-VII/2009

Tanggal putusan 09 Feb 2010

Pemohon Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →