Database Putusan MK

PUU Tahun 2010 28 Feb 2011 09:00:00 WIB

57/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang An...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : 1. IHCS; 2. PRAKARSA; 3. FITRA; 4. Perkumpulan INISIATIF; 5. Perhimpunan Pengemb...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : 1. IHCS; 2. PRAKARSA; 3. FITRA; 4. Perkumpulan INISIATIF; 5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat; dan 6. ASPPUK Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (APBN); Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS);Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA);Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA);Perkumpulan Inisiatif;Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M);Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK); pengentasan kemiskinan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); fakir miskin; kemakmuran; alokasi anggaran; pelayanan kesehatan;

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	57/PUU-VIII/2010
Jenis perkara	PUU
Nomor	57
Tahun	2010
Tanggal	28 Feb 2011
Waktu	09:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,990
Tanggal Str	28 Februari 2011
Waktu Str	09:00 WIB
No Perkara	57/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Pemohon	Pemohon : 1. IHCS; 2. PRAKARSA; 3. FITRA; 4. Perkumpulan INISIATIF; 5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat; dan 6. ASPPUK Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (APBN); Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS);Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA);Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA);Perkumpulan Inisiatif;Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M);Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK); pengentasan kemiskinan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); fakir miskin; kemakmuran; alokasi anggaran; pelayanan kesehatan;
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-VIII/2010 (28 Feb 2011)

Referensi singkat

57/PUU-VIII/2010

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 57/PUU-VIII/2010

Tanggal putusan 28 Feb 2011

Pemohon Pemohon : 1. IHCS; 2. PRAKARSA; 3. FITRA; 4. Perkumpulan INISIATIF; 5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →