Database Putusan MK

PUU Tahun 2012 08 Jan 2013 08:10:00 WIB

25/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Hofni Ajoi, dkk Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H.,dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Hofni Ajoi, dkk Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H.,dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-undang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Mekanisme Pemungutan Suara; One Man One Vote; Demokrasi; Presiden; Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Suara; Lima Puluh Persen; Dua Puluh Persen; Provinsi; Suara Rakyat, Suara Pemilih; Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan; Perolehan Suara Mayoritas Bersyarat; Pembobotan Suara; Etnis Mayoritas; Primordial; Agama; Ras; Daerah; Sistem Satu Orang Satu Suara; Pengujian Konstitusionalitas; Tidak Beralasan Menurut Hukum

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	25/PUU-X/2012
Jenis perkara	PUU
Nomor	25
Tahun	2012
Tanggal	08 Jan 2013
Waktu	08:10:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	231,400
Tanggal Str	08 Januari 2013
Waktu Str	08:10 WIB
No Perkara	25/PUU-X/2012
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	Hofni Ajoi, dkk Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Undang-undang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Mekanisme Pemungutan Suara; One Man One Vote; Demokrasi; Presiden; Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Suara; Lima Puluh Persen; Dua Puluh Persen; Provinsi; Suara Rakyat, Suara Pemilih; Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan; Perolehan Suara Mayoritas Bersyarat; Pembobotan Suara; Etnis Mayoritas; Primordial; Agama; Ras; Daerah; Sistem Satu Orang Satu Suara; Pengujian Konstitusionalitas; Tidak Beralasan Menurut Hukum
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2012 (08 Jan 2013)

Referensi singkat

25/PUU-X/2012

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 25/PUU-X/2012

Tanggal putusan 08 Jan 2013

Pemohon Hofni Ajoi, dkk Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H.,dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →