Database Putusan MK

PUU Tahun 2013 09 Jan 2014 09:27:00 WIB

25/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tent...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

UU Mahkamah Agung; rekruitmen hakim agung; seleksi calon hakim agung; kewenangan kepada KY; persetujuan dari DPR; bukan dipilih oleh DPR; lobi politik; calon hakim agung dipilih oleh DPR; fit and propert test; memilih calon yang disukai; mengganggu independensi peradilan; ne bis in idem

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	25/PUU-XI/2013
Jenis perkara	PUU
Nomor	25
Tahun	2013
Tanggal	09 Jan 2014
Waktu	09:27:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Diunduh	231,337
Tanggal Str	09 Januari 2014
Waktu Str	09:27 WIB
No Perkara	25/PUU-XI/2013
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Kata Kunci	UU Mahkamah Agung; rekruitmen hakim agung; seleksi calon hakim agung; kewenangan kepada KY; persetujuan dari DPR; bukan dipilih oleh DPR; lobi politik; calon hakim agung dipilih oleh DPR; fit and propert test; memilih calon yang disukai; mengganggu independensi peradilan; ne bis in idem
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 3491 to 3500 of 4872 1 ... 349 350 351 ... 488 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2013 (09 Jan 2014)

Referensi singkat

25/PUU-XI/2013

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 25/PUU-XI/2013

Tanggal putusan 09 Jan 2014

Pemohon Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →