Database Putusan MK

PUU Tahun 2015 09 Jul 2015 03:24:00 WIB

26/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politi...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pemohon I; 2. Heriyanto, S.H., M.H. Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3. Ramdansyah, S.H.Wiraswasta. sebagai Pemohon III.

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Heriyanto, S.H., M.H., Peneliti Pemilu, Ramdansyah, S.H.Wiraswasta, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, pasal 1 ayat(3) UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pasal 22 ayat(1) UUD 1945, pasal 28D ayat(1) UUD 1945, Pengujian pasal 112 ayat(2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu DKPP, Putusan MK Nomor 29/PUU-VIII/2010, pasal 40, 47, 73, 110 ayat(3), 194, 33 huruf b, 187 ayat(3), 69 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, pasal 180, 187 ayat(3) dan ayat(6), 153, 156 ayat(2), 158 UU 1/2015, materiil, posita, formil, pengujian perpu di DPR, legislative preview, Dr. Iman Putra Sidin, Dr. Supardji Ahmad, Dr. M. Andi Asrun, kegentingan memaksa, putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ketidakpastian hukum, tidak ada sanksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Tumpang Tindih, saling bertentangan, pasal 20 huruf h dengan pasal 58 ayat(7), pasal 98 ayat(11) dengan pasal 193 ayat(2) dan pasal 196, pasal 63, pasal 65, pasal 69, pengaturan kampanye, pasal 42 ayat(6) dengan ayat(7).

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	26/PUU-XIII/2015
Jenis perkara	PUU
Nomor	26
Tahun	2015
Tanggal	09 Jul 2015
Waktu	03:24:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,027
Tanggal Str	09 Juli 2015
Waktu Str	03:24 WIB
No Perkara	26/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pemohon I; 2. Heriyanto, S.H., M.H. Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3. Ramdansyah, S.H.Wiraswasta. sebagai Pemohon III.
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Heriyanto, S.H., M.H., Peneliti Pemilu, Ramdansyah, S.H.Wiraswasta, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, pasal 1 ayat(3) UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pasal 22 ayat(1) UUD 1945, pasal 28D ayat(1) UUD 1945, Pengujian pasal 112 ayat(2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu DKPP, Putusan MK Nomor 29/PUU-VIII/2010, pasal 40, 47, 73, 110 ayat(3), 194, 33 huruf b, 187 ayat(3), 69 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, pasal 180, 187 ayat(3) dan ayat(6), 153, 156 ayat(2), 158 UU 1/2015, materiil, posita, formil, pengujian perpu di DPR, legislative preview, Dr. Iman Putra Sidin, Dr. Supardji Ahmad, Dr. M. Andi Asrun, kegentingan memaksa, putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ketidakpastian hukum, tidak ada sanksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Tumpang Tindih, saling bertentangan, pasal 20 huruf h dengan pasal 58 ayat(7), pasal 98 ayat(11) dengan pasal 193 ayat(2) dan pasal 196, pasal 63, pasal 65, pasal 69, pengaturan kampanye, pasal 42 ayat(6) dengan ayat(7).
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 2 of 2 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/26_PUU-XIII_2015.pdf
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIII/2015 (09 Jul 2015)

Referensi singkat

26/PUU-XIII/2015

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 26/PUU-XIII/2015

Tanggal putusan 09 Jul 2015

Pemohon 1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pe...

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →