← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2025 03 Jul 2025 02:12:00 WIB

76/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isu perkara

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom., M.H.Mil.

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom., M.H.Mil.

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

frasa " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" dan "Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya"

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	76/PUU-XXIII/2025
Jenis perkara	PUU
Nomor	76
Tahun	2025
Tanggal	03 Jul 2025
Waktu	02:12:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	750
Tanggal Str	03 Juli 2025
Waktu Str	02:12 WIB
No Perkara	76/PUU-XXIII/2025
Pokok Perkara	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom., M.H.Mil.
Amar Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	frasa " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" dan "Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya"
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 2 of 2 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12863_1751509394.pdf
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXIII/2025 (03 Jul 2025)

Referensi singkat

76/PUU-XXIII/2025

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 76/PUU-XXIII/2025

Tanggal putusan 03 Jul 2025

Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom., M.H.Mil.

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →