9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

27 Apr 2026 · 07:30 27 April 2026 07:30 WIB 10 menit waktu baca 10 menit 5 dibaca

Dipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.

Ilustrasi hak warga saat diperiksa polisi, pendampingan advokat, dan kehati-hatian membaca BAP sebelum ditandatangani (Sumber: AI ChatGPT, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Halo Tim Literasi Hukum, saya butuh bantuan.

Tiga hari yang lalu, kakak saya (umur 24, kerja swasta) tiba-tiba dipanggil ke Polsek karena ada laporan dari mantan rekan kerjanya yang menuduh ia menggelapkan uang kantor. Sebenarnya kakak saya merasa tidak melakukan apa-apa, hanya pernah memegang kas kecil yang sudah ia laporkan ke atasan.

Yang membuat keluarga kami kaget, kakak saya datang sendirian tanpa pengacara karena kata polisi di telepon "cuma diminta keterangan, tidak perlu lawyer". Setelah enam jam diinterogasi, ia keluar dengan wajah pucat, mengaku ditekan dengan suara keras, sempat diancam akan ditahan, dan akhirnya menandatangani BAP yang isinya ia sendiri belum sempat baca seluruhnya. Sekarang statusnya sudah saksi yang akan dipanggil lagi minggu depan, dan teman-teman bilang ia bisa sewaktu-waktu dijadikan tersangka.

Pertanyaan saya: apa saja sebenarnya hak kakak saya saat diperiksa polisi? Apakah benar di Indonesia kita "berhak diam" seperti di film Hollywood? Boleh tidak menolak menandatangani BAP? Lalu apa yang harus dilakukan kalau ternyata pemeriksaan kemarin sudah melanggar hak-hak itu? Saya dengar ada KUHAP baru yang berlaku tahun 2026, apakah ada yang berubah?

N.S.

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang menggantikan KUHAP lama warisan 1981. KUHAP Baru memperkuat secara signifikan hak-hak orang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, termasuk hak untuk diam (yang sebelumnya dikenal sebagai Miranda Rights), hak didampingi advokat sejak pemeriksaan pertama, dan hak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan keterangan sebenarnya.

Kakak Saudara N.S. memiliki sembilan hak utama: hak diam, hak tahu sangkaan dengan jelas, hak didampingi advokat sejak awal, hak juru bahasa, hak tidak ditekan atau disiksa, hak diperlakukan sebagai tidak bersalah, hak menolak tanda tangan BAP yang tidak sesuai, hak menghubungi keluarga, dan hak mengajukan praperadilan jika prosedur dilanggar. Pemeriksaan tanpa pemberitahuan hak-hak ini berpotensi membatalkan keabsahan BAP melalui mekanisme praperadilan dan dapat membebaskan terdakwa di persidangan.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

1. Lanskap Baru: KUHAP 2026 Memperkuat Hak-Hak Anda
2. Sembilan Hak Hukum Saat Diperiksa Polisi
a. Hak untuk Diam (Right to Remain Silent)
b. Hak Mengetahui Sangkaan dengan Jelas
c. Hak Didampingi Advokat Sejak Awal Pemeriksaan
d. Hak Atas Juru Bahasa
e. Hak Bebas dari Tekanan, Intimidasi, dan Penyiksaan
f. Hak Atas Asas Praduga Tak Bersalah
g. Hak Menolak Menandatangani BAP yang Tidak Sesuai
h. Hak Menghubungi Keluarga dan Penasihat Hukum
i. Hak Mengajukan Praperadilan
3. Apa yang Harus Dilakukan Keluarga Anda Sekarang
4. Catatan Penting tentang Status "Saksi"
5. Penutup
Dasar Hukum
Referensi

Bagian 2/3: 2. Sembilan Hak Hukum Saat Diperiksa Polisi

2. Sembilan Hak Hukum Saat Diperiksa Polisi

Berikut adalah sembilan hak utama yang dimiliki setiap orang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, baik berstatus saksi, calon tersangka, maupun tersangka.

a. Hak untuk Diam (Right to Remain Silent)

Inilah hak yang paling sering kita dengar dari film Hollywood, dan sering disangka tidak ada di Indonesia. Padahal hak ini telah lama diakui dalam sistem hukum kita. Pasal 52 KUHAP lama dan Pasal 142 KUHAP Baru menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Frasa "bebas" inilah yang membuka ruang bagi hak untuk diam.

Pakar hukum acara pidana M. Sofyan Lubis dalam bukunya Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan (Pustaka Yustisia, 2010) menjelaskan bahwa Pasal 52 KUHAP merupakan adopsi dari prinsip Miranda Rule yang lahir dari putusan Miranda v. Arizona (Mahkamah Agung Amerika Serikat, 1966). Artinya, jika kakak Anda merasa pertanyaan penyidik bersifat menjebak atau diskriminatif, ia berhak menolak menjawab—dan penolakan ini bukan tindak pidana, bukan pula contempt of court.

Praktiknya, hak diam paling efektif digunakan pada pertanyaan yang berpotensi memberatkan diri sendiri (self-incrimination). Pasal 143 KUHAP Baru bahkan secara eksplisit memberi hak kepada saksi untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, walaupun saksi telah mengambil sumpah.