PHPU Pileg

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pengisian calon anggota legislatif di Provinsi Papua Barat Daya.

Saksi Partai Nanggroe Aceh menyebut adanya penggelembungan suara di tiga kecamatan untuk Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Aceh Timur 4.

Mantan Anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak sampai Ketua PPS Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, menegaskan adanya penggelembungan suara untuk Caleg PAS, Muhammad Daud.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Agusten Yuppy caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deyai untuk Daerah Pemilihan Deyai 3, tidak dapat diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Oktovianus Wandikmbo, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya 3 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tidak dapat diterima

Mahkamah mengonfirmasi kuasa pemohon mengenai surat dari Partai Aceh yang mempertanyakan alasan perkara dengan nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 masih diperiksa lebih lanjut

Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.

KPU menyatakan bahwa penetapan suara untuk TPS 003 Desa Boya Baliase, Kabupaten Sigi telah sesuai dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku Termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum, menyatakan bahwa Sri Sulartiningsih, calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pemohon, Jois Kambu, S.E., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari Partai Golongan Karya (Golkar).

KPU tolak klaim pengaruh suara NasDem oleh anggota PKS di Sorong dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Permohonan Caleh Partai SIRA Aceh Utara, M. Nasir, tidak berkaitan dengan Perselisihan perolehan hasil suara dan belum mendapatkan rekomendasi dari Partai Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohon ini.