← Kembali ke daftar

JDIH LHIDatabase Putusan MK

PUU Tahun 2003 27 Jul 2004 17:00:00 WIB

005/PUU-I/2003

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Dikabulkan Sebagian

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Broadcasting-law and legislation-Indonesia; Broadcasting policy-Indonesia; Censorship-Indonesia; Freedom of expression- Indonesia; Freedom of information-Indonesia; Right to business; Due process of law; Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia-Status Kelembagaan-Kewenangan-Keanggotaan; Hak informasi; kegiatan usaha; Sensor; Kebebasan pers; monopoli; informasi; monopoli; mengabulkan sebagian; kemerdekaan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan penyiaran; perusahaan penyiaran; independensi; lembaga penyiaran; diskriminasi

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	005/PUU-I/2003
Jenis perkara	PUU
Nomor	5
Tahun	2003
Tanggal	27 Jul 2004
Waktu	17:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Diunduh	233,023
Tanggal Str	27 Juli 2004
Waktu Str	17:00 WIB
No Perkara	005/PUU-I/2003
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Amar Putusan	Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Kata Kunci	Broadcasting-law and legislation-Indonesia; Broadcasting policy-Indonesia; Censorship-Indonesia; Freedom of expression- Indonesia; Freedom of information-Indonesia; Right to business; Due process of law; Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia-Status Kelembagaan-Kewenangan-Keanggotaan; Hak informasi; kegiatan usaha; Sensor; Kebebasan pers; monopoli; informasi; monopoli; mengabulkan sebagian; kemerdekaan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan penyiaran; perusahaan penyiaran; independensi; lembaga penyiaran; diskriminasi
File Pendukung	Klik Disini
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan007.II.2004-baru.pdf
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 (27 Jul 2004)

Referensi singkat

005/PUU-I/2003

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 005/PUU-I/2003

Tanggal putusan 27 Jul 2004

Pemohon Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Inteligensi hukum

Lanjutkan riset hukum dari satu pusat pengetahuan

Bergerak dari berita dan analisis menuju bahan primer, referensi, dan perangkat praktis tanpa kehilangan konteks.

Basis data

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →