Profil Yuni Sandrawati: Arsitek Intelektual dan Inovasi Digital di Mahkamah Konstitusi

Table of Contents

Wajah Modernisasi di Jantung Penjaga Konstitusi

Di tengah dinamika lembaga peradilan modern, nama Yuni Sandrawati, S.Sos., M.Si., muncul sebagai figur sentral dalam arsitektur intelektual dan transformasi digital di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).¹ Jabatannya sebagai Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran strategis yang menempatkannya sebagai motor penggerak inovasi, khususnya dalam memimpin pengembangan

Digital Court Library (DCL) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).³ Perjalanannya unik: dari seorang pengamat akademis yang secara kritis mengaudit proses internal Mahkamah, ia bertransformasi menjadi seorang reformis dari dalam, yang kini memimpin pembangunan infrastruktur pengetahuan yang akuntabel dan berteknologi tinggi bagi para penjaga konstitusi.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam perjalanan karier Yuni Sandrawati, menelusuri jejaknya dari seorang peneliti akademis yang tajam hingga menjadi seorang pemimpin inovasi di dalam institusi yang sama. Berada di bawah naungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), perannya melambangkan evolusi sebuah lembaga yudisial modern yang bergerak dari administrasi konvensional menuju manajemen pengetahuan terdepan.⁵ Kisahnya adalah cerminan bagaimana dedikasi pada transparansi dan penguasaan teknologi dapat mendorong perubahan fundamental dari dalam salah satu pilar demokrasi terpenting di Indonesia.

Menggali Transparansi Sejak di Bangku Kuliah

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier

Fondasi intelektual Yuni Sandrawati tertanam kuat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebuah institusi yang dikenal melahirkan para pemikir dan administrator ulung. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dan kemudian melanjutkan ke jenjang pascasarjana untuk mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si.) di bidang Ilmu Administrasi, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2008.⁶ Latar belakang pendidikan ini memberinya kerangka analisis yang kuat untuk memahami seluk-beluk tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19810617 2006** * ***, dapat diketahui bahwa Yuni Sandrawati lahir pada 17 Juni 1981 dan memulai kariernya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada April 2006.⁷ Titik awal ini menjadi gerbang masuknya ke dalam dunia birokrasi, di mana ia kemudian akan menerapkan gagasan-gagasan akademisnya menjadi aksi nyata.

Tesis Master yang Profetik: Sebuah Cetak Biru untuk Perubahan

Puncak dari perjalanan akademisnya adalah sebuah karya tesis yang luar biasa relevan dan profetik, berjudul “Audit pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di sekretariat jendral dan kepanitteraan mahkamah konstitusi RI”.⁶ Diselesaikan pada tahun 2008 di bawah bimbingan Martani Huseini dan diuji oleh Irfan Ridwan Maksum, tesis ini bukan sekadar tugas akhir akademis biasa.⁶ Karya ini merupakan sebuah “audit” mendalam terhadap lembaga yang kelak menjadi tempatnya mengabdi.

Dalam penelitiannya, Yuni Sandrawati mengidentifikasi beberapa kelemahan fundamental dalam sistem tata kelola MK pada masa itu. Temuan utamanya menyoroti tiga masalah krusial:

Ketiadaan Standard Operating Procedures (SOP): Belum adanya prosedur operasi standar yang baku dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Ketiadaan Unit Pengawasan Internal: Belum terbentuknya unit pengawasan internal yang permanen beserta mekanismenya yang jelas.
Ketiadaan Mekanisme Reward and Punishment: Absennya sistem penghargaan dan sanksi yang terstruktur untuk para pegawai.⁶

Ia menyimpulkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas di MK saat itu masih bersifat sporadis dan sangat bergantung pada figur pimpinan, bukan pada sistem yang kokoh.⁶ Tesis ini, dengan ketajamannya, seolah menjadi cetak biru pribadi dan profesional bagi Yuni Sandrawati. Ia tidak hanya berhasil memetakan masalah, tetapi juga secara tidak langsung merumuskan agenda reformasi yang akan ia perjuangkan sepanjang kariernya di Mahkamah Konstitusi.

Jejak Karier di Mahkamah Konstitusi: Evolusi Seorang Birokrat Inovator

Perjalanan karier Yuni Sandrawati di Mahkamah Konstitusi menunjukkan sebuah evolusi yang logis dan strategis, dari mengelola fondasi administrasi hingga memimpin inisiatif-inisiatif substantif. Setiap posisi yang diembannya membekalinya dengan keahlian yang saling melengkapi, mempersiapkannya untuk peran kepemimpinan yang lebih besar.

Read: Mental Korea: Ketika Ambisi Menjadi Racun

Era Fondasi – Penataan Arsip dan Informasi (Circa 2010-an)

Pada awal kariernya, Yuni Sandrawati dipercaya memegang jabatan-jabatan fundamental yang terkait dengan manajemen informasi dan kearsipan. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, dan kemudian dipromosikan menjadi Kepala Bagian Arsip dan Ekspedisi.⁹ Dalam peran ini, ia terlibat langsung dalam implementasi

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA), sebuah sistem yang dirancang untuk mendigitalisasi dan menata administrasi kearsipan di MK.¹¹ Keterlibatannya dengan SIPA menunjukkan afinitasnya sejak dini terhadap pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan modernisasi birokrasi, sebuah tema yang konsisten mewarnai seluruh perjalanan kariernya.

Peran Substantif – Mengelola Mesin Riset Perkara (Circa 2021-2023)

Langkah karier berikutnya menandai transisi penting dari peran administrasi pendukung ke jantung kerja substantif Mahkamah. Yuni Sandrawati diangkat menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara.⁷ Posisi ini menempatkannya di pusat mesin intelektual MK, di mana ia bertanggung jawab mengelola infrastruktur riset yang memberikan dukungan langsung kepada para Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.¹³ Peran ini memberinya pemahaman mendalam tentang kebutuhan informasi para hakim dan proses pengambilan putusan, sebuah pengalaman krusial yang kelak akan membentuk visinya untuk perpustakaan.

Puncak Kepemimpinan – Nahkoda Pustaka dan Sejarah Konstitusi (2023-Sekarang)

Berdasarkan data kepegawaian, Yuni Sandrawati kemudian menempati posisi puncaknya saat ini sebagai Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi.² Perpindahan dari bidang penelitian ke bidang perpustakaan ini merupakan sebuah langkah strategis. Kedua bidang tersebut berada di bawah satu atap, yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan komprehensif di MK.⁵ Lintasan kariernya—dari arsip (data mentah), ke penelitian (analisis data), hingga perpustakaan (manajemen strategis pengetahuan)—membentuk seorang pemimpin yang memiliki pemahaman holistik tentang siklus hidup informasi di lembaga peradilan.

Memimpin Pembangunan Digital Court Library (DCL)

Salah satu kontribusi terbesar Yuni Sandrawati saat ini adalah kepemimpinannya dalam proyek ambisius pembangunan Digital Court Library (DCL). Inisiatif ini menempatkannya di garda depan inovasi teknologi hukum (legal tech) di Indonesia dan merupakan perwujudan nyata dari visi MK untuk melakukan transformasi digital dalam penegakan konstitusi.⁴

Visi dan Urgensi DCL

DCL dirancang sebagai perpustakaan peradilan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) yang canggih.¹⁵ Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan referensi dan informasi hukum berkualitas tinggi secara cepat dan akurat kepada para Hakim Konstitusi.¹⁵ Proyek ini sangat krusial, mengingat kompleksitas dan volume perkara yang ditangani MK. Kehadiran DCL diharapkan dapat mengoptimalkan proses riset hukum, meningkatkan kualitas putusan, dan memperkuat fondasi intelektual lembaga.¹⁶

Peran Sentral Yuni Sandrawati

Sebagai Kepala Bidang Perpustakaan, Yuni Sandrawati memainkan peran sentral dalam proyek DCL. Ia tidak hanya bertindak sebagai manajer, tetapi juga sebagai koordinator utama. Dalam rapat-rapat koordinasi pengembangan DCL, ia tercatat sebagai notulen (pencatat rapat), yang memberinya posisi strategis untuk memantau dan menindaklanjuti setiap keputusan.³ Tanggung jawabnya meliputi:

Koordinasi Anggaran dan Teknologi: Mengoordinasikan alokasi anggaran dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) untuk pengadaan infrastruktur krusial seperti Graphics Processing Unit (GPU) yang dibutuhkan untuk AI.
Manajemen Digitalisasi: Bertanggung jawab menyusun daftar prioritas buku dan dokumen perpustakaan yang akan didigitalisasi secara masif.
Kolaborasi Eksternal: Memfasilitasi kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Perpustakaan Nasional RI untuk akses Application Programming Interface (API) dan vendor pihak ketiga untuk pengembangan aplikasi AI.³

Kepemimpinannya mengubah persepsi tentang perpustakaan dari unit pendukung pasif menjadi pusat inovasi dan penelitian & pengembangan (R&D) yang proaktif bagi Mahkamah Konstitusi.

Tabel 1: Rencana Pengembangan dan Fitur Utama Digital Court Library (DCL)

Komponen/Fitur	Deskripsi & Spesifikasi	Status & Keterlibatan Yuni Sandrawati	Sumber
Infrastruktur AI	Pengadaan Graphics Processing Unit (GPU) dan pengembangan aplikasi AI yang dibeli putus dari pihak ketiga.	Mengoordinasikan alokasi anggaran dari Pustik dan mencatat kebutuhan teknis dalam rapat.	³
Platform Pencarian Cerdas	Sistem dengan kemampuan legal searching, legal drafting, summary putusan, dan fitur voice input.	Memastikan fitur sesuai dengan kebutuhan hakim dan mendokumentasikan perkembangannya.	³
Digitalisasi Koleksi	Digitalisasi buku-buku perpustakaan dengan alokasi anggaran khusus dari Pustik untuk alat pemindai.	Bertanggung jawab menyusun daftar buku yang akan didigitalisasi beserta jumlah halamannya.	³
Konektivitas & Integrasi	Menghubungkan DCL dengan sistem data buku perpustakaan yang sudah ada (InLislite).	Mengidentifikasi dan mencatat isu konektivitas sebagai salah satu agenda tindak lanjut.	³
Kolaborasi Eksternal	Kerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk mendapatkan akses API data.	Memfasilitasi dan mendokumentasikan proses kerja sama untuk integrasi data eksternal.	³
Dukungan Multibahasa	Kemampuan DCL untuk mengakomodasi buku berbahasa Inggris dan menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia.	Mencatat fitur ini sebagai salah satu kapabilitas penting yang harus dimiliki sistem DCL.	³

Jejak Intelektual – Karya Tulis dan Kontribusi bagi Dunia Akademis

Di luar perannya sebagai administrator dan inovator, Yuni Sandrawati adalah seorang intelektual yang produktif. Ia secara aktif menyumbangkan pemikirannya melalui publikasi buku, makalah ilmiah, dan perannya dalam jurnal akademis. Hal ini menunjukkan sosoknya sebagai seorang “scholar-practitioner”—seorang praktisi yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga merefleksikan, meneliti, dan membagikan pengetahuannya.

Read: Efektivitas Sistem e-court Dalam Proses Administrasi di Pengadilan

Publikasi Buku – Dari Tesis ke Publik

Pada 16 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi meluncurkan 38 buku baru dalam sebuah acara literasi akbar.¹⁸ Dalam acara tersebut, dua buku yang ditulis oleh Yuni Sandrawati turut diluncurkan, menunjukkan produktivitas dan keluasan minatnya:

Audit Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Peradilan: Buku ini merupakan puncak dari perjalanan intelektualnya selama 16 tahun. Berakar dari tesis masternya pada 2008, publikasi ini menunjukkan konsistensi dan pendalaman yang luar biasa pada tema tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.²⁰
Semua Bisa Dengan Umrah Mandiri: Panduan Mempersiapkan Umrah Mandiri: Ditulis bersama Iman Sudjudi, buku ini menampilkan sisi lain dari Yuni Sandrawati.¹⁸ Karya ini menunjukkan kemampuannya dalam manajemen proyek di luar lingkup kerja formal dan keahliannya untuk menulis bagi audiens yang lebih luas, sebuah bukti versatilitas yang mengagumkan.²¹

Kontribusi Akademis di Panggung Internasional

Pemikiran Yuni Sandrawati juga diakui di panggung akademis internasional. Pada tahun 2024, ia mempresentasikan sebuah makalah di International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD). Makalahnya yang berjudul “Optimizing Judicial Governance: The Imperative of Legal Framework in Employee Talent Management Information Systems for Effective Judiciary Management” secara sempurna menyintesiskan seluruh keahliannya: tata kelola peradilan (topik tesisnya), manajemen talenta (aspek penting dari akuntabilitas), dan sistem informasi (keahlian teknologinya).²³

Peran dalam Jurnalisme Ilmiah

Kontribusinya pada dunia akademis juga terwujud melalui perannya sebagai Sekretaris (Secretary) di dewan redaksi Jurnal Konstitusi, sebuah media ilmiah triwulanan yang diterbitkan oleh MK.²⁴ Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu penjaga gerbang kualitas dan relevansi wacana ilmiah di bidang hukum konstitusi yang berasal dari Mahkamah.

Dedikasi, Inovasi, dan Visi untuk Peradilan Modern

Perjalanan karier Yuni Sandrawati, S.Sos., M.Si., adalah sebuah narasi tentang bagaimana dedikasi jangka panjang, ketajaman intelektual, dan visi inovatif dapat mendorong perubahan signifikan dari dalam sebuah lembaga negara yang krusial. Ia bertransformasi dari seorang kritikus akademis yang mengidentifikasi celah dalam sistem menjadi arsitek utama yang membangun jembatan untuk menutup celah tersebut.

Karier Yuni Sandrawati yang terstruktur—dari arsip, penelitian, hingga kepemimpinan perpustakaan—telah membekalinya dengan pemahaman yang komprehensif dan holistik. Puncaknya adalah perannya dalam memimpin proyek Digital Court Library, sebuah inisiatif monumental yang tidak hanya akan merevolusi cara kerja internal Mahkamah Konstitusi tetapi juga menetapkan standar baru bagi perpustakaan peradilan di Indonesia. Ia berhasil mengubah perpustakaan dari sekadar gudang buku menjadi pusat inovasi dan R&D yang dinamis.

Kisah Yuni Sandrawati lebih dari sekadar biografi seorang pejabat publik. Ini adalah studi kasus yang inspiratif tentang bagaimana seorang individu dengan ketekunan dan visi yang jelas dapat menjadi agen perubahan. Kontribusinya dalam membangun fondasi transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi berbasis teknologi merupakan warisan berharga bagi upaya mewujudkan peradilan Indonesia yang lebih efektif, tepercaya, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21.