UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “KUHP”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perlindungan HAM.
Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuh...
Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
Penggunaan gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan...
Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nom...
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan kead...
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasiny...
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bag...
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat pene...
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana kor...
Halaman 2 dari 16
