Aturan Impor Baru Berlaku 8 Mei, Ini 6 Komoditas yang Dibatasi
Permendag 11/2026 berlaku 8 Mei 2026. Enam komoditas dibatasi impornya. Importir wajib rekomendasi teknis dan Persetujuan Impor. Lindungi petani lokal.
Latest articles from news, opinion, editorial, legal materials, and public space in one chronological stream.
Permendag 11/2026 berlaku 8 Mei 2026. Enam komoditas dibatasi impornya. Importir wajib rekomendasi teknis dan Persetujuan Impor. Lindungi petani lokal.
Kebiasaan oversharing di media sosial dapat menimbulkan risiko hukum. Simak penjelasan mengenai kaitannya dengan UU ITE dan pentingnya literasi digital.
Kesengajaan dalam hukum pidana terbagi menjadi tiga bentuk: dolus malus, dolus eventualis, dan dolus specialis. Ini perbedaan unsur dan tingkat kesalahannya.
Penayangan film "Pesta Babi" mengenai marjinalisasi masyarakat adat Papua disambut dengan pembubaran oleh pihak kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki UTBK yang diduga beroperasi sejak 2017. Praktik tersebut berpotensi dijerat pidana.
Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Di era digital 2026, media sosial telah bertransformasi dari sekedar alat komunikasi menjadi aktor utama yang mempengaruhi dinamika ketatanegaraan.
Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.
Program Internship seharusnya menjadi pembelajaran untuk membangun kompetensi dan kemandirian, bukan menggantikan peran tenaga medis penuh tanpa pengawasan memadai.
Aturan perjanjian penundaan penuntututan telah resmi diatur dalam KUHAP Baru untuk pemidanaan korporasi yang lebih efisien