Opini

UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya

UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.

Eksploitasi Anak Jalanan: Wajah Kemiskinan Struktural Indonesia di Bawah Terik Lampu Merah

Pasal 76I & Kemiskinan Struktural: Jerat Eksploitasi Anak. Menggugat kelalaian negara atas hak anak akibat dari kemiskinan.

Vonis Rp531 Milliar dalam Kasus Jusuf Hamka vs MNC

Putusan Rp531 miliar dalam kasus Jusuf Hamka vs MNC Group mengungkap kompleksitas sengketa bisnis lama dan tanggung jawab hukum korporasi.

Menghijaukan Gang Kota: Hak Warga atau Pelanggaran Tata Ruang?

Apakah warga boleh menanam di gang? Telaah hukum dari UUD 1945, UU Jalan, hingga UU Penataan Ruang soal legalitas penghijauan ruang publik perkotaan.

Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

Investor Asing Masuk, Kepastian Hukum Belum Pasti

Arus investasi asing meningkat, tetapi kepastian hukum di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan stabilitas dan konsistensi.

Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.

Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.

Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri

Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.

Kartini dan Hukum yang Belum Selesai

Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2...

Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum

UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.

Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis

Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.