Media Sosial: Antara Transparansi atau Ancaman Terhadap Lembaga Konstitusi
Di era digital 2026, media sosial telah bertransformasi dari sekedar alat komunikasi menjadi aktor utama yang mempengaruhi dinamika ketatanegaraan.
Lintas Kolom
Opini
Berita, opini, editorial, materi hukum, dan ruang publik terbaru dalam satu alur kronologis.
Yang Muda Yang Kritis: Memahami Hak dan Kewajiban di Era Digital
Halo, generasi Z dan milenial! Kalian sadar nggak, dalam satu hari berapa banyak data pribadi bocor dan menyebar di medsos?
Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja
Banyaknya Pihak Penyelenggara Alih Daya (Outsourcing) yang Belum Menaati PERMENAKER
Pihak penyelenggara alih daya (outsourcing) saat ini sangatlah banyak dan beragam. Pihak penyelenggara tersebut biasanya melakukan pengambilan tenaga kerja
Bagaimana Eropa Membuka Jalan Legalisasi bagi Palantir?
Palantir, perusahaan teknologi asal AS yang didirikan dengan pendanaan CIA, Teknologi Palantir dilaporkan digunakan oleh badan pertahanan negara.
Hak untuk Dilupakan: Perlindungan atau Celah Penyalahgunaan?
Hak untuk Dilupakan dalam revisi UU HAM dinilai penting melindungi individu, tetapi rawan disalahgunakan untuk memutihkan rekam jejak.
Monopoli di Balik Kandang: Kartel Ayam Hukum Persaingan Usaha
Analisis mendalam praktik kartel ayam dan integrasi vertikal yang mematikan peternak mandiri dalam perspektif UU 5/1999 serta KPPU.
May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.
Endorsement Influencer dan Tanggung Jawab Hukum
Perkembangan media sosial membuat influencer menjadi salah satu sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha.
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.
