Opini

UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi

Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.

Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI

AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.

Mens Rea Sebagai Unsur Penting dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pentingnya membuktikan mens rea menjadi sangat krusial ketika kita berhadapan dengan pasal-pasal "karet" atau pasal yang multitafsir dalam UU Tipikor

Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi

Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.

Palestina–Israel : Saat Hukum Gagal Lindungi Sipil

Konflik Palestina–Israel dalam perspektif hukum internasional, mulai dari HAM, Konvensi Jenewa, hingga dugaan kejahatan perang.

Celaka karena Jalan Berlubang, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Sering sekali kita melihat infrastruktur jalan yang rusak yang mengakibatkan pengguna jalan celaka, sehingga perlu adanya tanggung jawab.

SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?

SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi.

Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola partai politi...

Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?

Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi

Kedaulatan Digital Indonesia dalam Hukum Internasional

Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.

PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?

PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.