Potensi Kriminalisasi Kebijakan dalam Kasus Nadiem Makarim
Apakah tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi kebijakan publik? Pelajari selengkapnya, baca artikel ini!
Lintas Kolom
Materi Hukum
Berita, opini, editorial, materi hukum, dan ruang publik terbaru dalam satu alur kronologis.
Waspada Child Grooming! Kenali Modusnya, Pahami Hukumnya
Fenomena Child Grooming menjadi pengingat bahwa praktik kekerasan terhadap anak masih kerap luput terdeteksi sejak dini, terutama karena minimnya pengetahuan orang d...
Perampasan Aset Melalui Non-Conviction Based Forfeiture
Pelajari mekanisme perampasan aset melalui Non-Conviction Based Forfeiture di Indonesia. Pahami prosedur hukum acara perdata dalam penyitaan aset.
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Rekam Diam-Diam Bisa Masuk Penjara? Kok Bisa?
Direkam diam-diam tanpa izin? Jangan panik, kamu dilindungi hukum! Cek langkah tegas dan pasal yang bisa jerat pelakunya di sini!
Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
Artikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Hukum Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia
Hukum investasi mengatur penanaman modal untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan investor, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.
Sering Oversharing di Media Sosial, Apa Risikonya?
Kebiasaan oversharing di media sosial dapat menimbulkan risiko hukum. Simak penjelasan mengenai kaitannya dengan UU ITE dan pentingnya literasi digital.
8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU
Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.
Deferred Prosecution Agreement: Pemidanaan Bernuansa Efisiensi
Aturan perjanjian penundaan penuntututan telah resmi diatur dalam KUHAP Baru untuk pemidanaan korporasi yang lebih efisien
Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Plea Bargaining dalam hukum pidana Indonesia: pengertian, mekanisme, jenis, dasar hukum, kelebihan, kekurangan, serta penerapannya
